(Kabarbagus.id, Yogyakarta) – Ketua DPD HIPPI DIY, Arya Ariyanto, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang makmur tanpa harus mengandalkan pajak rakyat sebagai sumber pendapatan utama.
“Menurutnya, kunci kemakmuran Indonesia terletak pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang efektif dan efisien. Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal 33 (3) bahwa Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kemakmuran Rakyat,” jelas Arya kepada Kabarbagus.id, Senin pagi (8/9/25) di Kantor Sekretariat DPD HIPPI DIY, Jl. Langenastran Lor No. 31 Panembahan Kraton Yogyakarta.
Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari minyak dan gas bumi, batubara, hingga mineral berharga lainnya. Dengan pengelolaan yang tepat, SDA ini dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan dan mengurangi ketergantungan pada pajak rakyat.
Arya menjelaskan, ada beberapa strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA di Indonesia, antara lain, Pertama: Meningkatkan Transparansi, yaitu dalam pengelolaan SDA untuk memastikan bahwa pendapatan dari SDA digunakan untuk kepentingan rakyat.
Kedua, Mengoptimalkan Pendapatan, dimulai dari SDA dan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien dan
Ketiga, Mengembangkan Infrastruktur, yang memadai untuk mendukung pengelolaan SDA dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya fokus kepada pengelolaan SDA yang efektif dan efisien dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain: Meningkatkan Pendapatan Negara, pengelolaan SDA yang baik dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada pajak rakyat.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, pendapatan dari SDA dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dan
Mengurangi Kemiskinan, pengelolaan SDA yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kendala Indonesia dalam pengelolaan SDA dikarena memakai Sistem Ekonomi-Politik Neoliberal Kapitalistik yang artinya Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sistem ekonomi-politik neoliberal kapitalistik yang mengorientasikan SDA sebagai komoditi untuk memenuhi kepentingan pasar, bukan untuk kemakmuran rakyat.
Kemudian yang kedua Ketergantungan pada Kepentingan Ekonomi yaitu Pengelolaan SDA lebih fokus pada kepentingan ekonomi daripada kepentingan rakyat, sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Maka dari itu DPD HIPPI DIY mendukung penuh upaya pengelolaan SDA yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kemakmuran Indonesia. Organisasi ini berharap bahwa pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, HIPPI DIY percaya bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur tanpa harus mengandalkan pajak rakyat sebagai sumber pendapatan utama,”pungkas Arya Ariyanto. (KB-1)